Pemkab Rejang Lebong Apresiasi RUA LBH Narendradhipa 2026, Dorong Regenerasi dan Penguatan Bantuan Hukum

WARTAMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui sinergi bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Umum Anggota (RUA) LBH Narendradhipa Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pola Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu 14 November 2026.

Mengangkat tema “Regenerasi Kepemimpinan dan Penguatan Kapasitas untuk Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang Berkelanjutan dan Tangguh”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, konsolidasi internal, sekaligus menentukan arah kepemimpinan ke depan.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Setda Rejang Lebong Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., Asisten II Titin Verayensi, SKM., MKM., Kepala Bagian Hukum Indra Hadiwinata, S.H., M.T., perwakilan Pengadilan Agama Kelas IB Rejang Lebong Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., Direktur LBH Narendradhipa Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M., serta jajaran dewan pakar, dewan pengawas dan anggota LBH Narendradhipa.

Regenerasi Kepemimpinan Jadi Momentum Penguatan Organisasi

Asisten I Setda Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, yang hadir mewakili Plt Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa RUA bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi perjalanan lembaga sekaligus mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan.

Menurutnya, regenerasi merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi organisasi agar tetap mampu berkembang dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

“Regenerasi kepemimpinan hendaknya dimaknai sebagai kesinambungan perjuangan dan pengabdian organisasi. Karena itu, pilihlah kepemimpinan yang memiliki integritas, kapasitas, komitmen dan visi yang kuat untuk membawa organisasi semakin maju,” ujar Bobby saat menyampaikan pesan Plt Bupati.

Ia berharap melalui RUA tersebut dapat lahir kepengurusan baru yang memiliki kemampuan, dedikasi, serta tanggung jawab dalam mengembangkan LBH Narendradhipa.

LBH Didorong Tingkatkan Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan

Selain regenerasi kepemimpinan, Pemkab Rejang Lebong juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme lembaga bantuan hukum.

Bobby menyebutkan, persoalan hukum di tengah masyarakat semakin beragam sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, pelayanan berkualitas, serta lembaga yang mampu mempertahankan independensi dan integritas.

Menurutnya, keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum tanpa memandang latar belakang ekonomi.

“Keadilan bukan hanya milik mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai, akses terhadap keadilan harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.

Pemkab Rejang Lebong Siap Perkuat Sinergi

Lebih lanjut, Bobby mengingatkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini, katanya, merupakan investasi untuk generasi mendatang. Karena itu, pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan budaya hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemkab Rejang Lebong, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan LBH Narendradhipa dalam memperluas edukasi hukum dan meningkatkan akses pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat.

“Pemkab Rejang Lebong siap terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan LBH Narendradhipa dalam meningkatkan edukasi hukum serta memperluas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme organisasi,” ungkapnya.

Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

Direktur LBH Narendradhipa Harapkan Kepengurusan Baru

Sementara itu, Direktur LBH Narendradhipa, Moeh Ramdani, menjelaskan bahwa Rapat Umum Anggota merupakan agenda organisasi yang wajib dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), terutama ketika masa kepengurusan telah berakhir.

Ia berharap pelaksanaan RUA Tahun 2026 dapat berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan organisasi.

“Rapat Umum Anggota ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi sesuai AD/ART. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepengurusan baru yang mampu membawa LBH Narendradhipa semakin berkembang,” ujarnya.

Moeh Ramdani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota atas kepercayaan yang telah diberikan selama dirinya menjalankan amanah kepengurusan.

Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan program organisasi masih terdapat kekurangan maupun kesalahan.

Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Melalui RUA Tahun 2026, LBH Narendradhipa diharapkan mampu memperkuat solidaritas internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.

Pemkab Rejang Lebong berharap lembaga tersebut terus berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Dengan kepemimpinan baru dan kelembagaan yang semakin kuat, LBH Narendradhipa diharapkan dapat terus menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.