BPK Soroti Pengelolaan RSUD Rejang Lebong, Klaim JKN dan Sistem Digital Jadi Catatan Pemeriksaan

WARTAMEDIA.ID – Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rejang Lebong menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan kinerja terkait optimalisasi pelayanan kesehatan tahun 2025 hingga Semester I 2026. Sejumlah catatan penting disampaikan, mulai dari pengelolaan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengendalian biaya pelayanan, hingga pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam rapat exit meeting antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong dan tim pemeriksa BPK yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong, Kamis 19 November 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, SE., MM., serta dihadiri Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Dicky Iswandi, ST., Plt Direktur RSUD Rejang Lebong Nova Friska Elianti, M.Kes., dan tim pemeriksa BPK yang dipimpin Antonius Suci.
Exit meeting tersebut menjadi tahapan akhir pemeriksaan terinci yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 hari, sejak 21 Oktober hingga 19 November 2026.
Dalam kesempatan itu, tim BPK memaparkan sejumlah hasil pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Rejang Lebong, terutama dalam upaya meningkatkan tata kelola rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Klaim JKN hingga Pengodean Jadi Sorotan BPK
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian tim pemeriksa BPK adalah pengelolaan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Rejang Lebong.
Dalam hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa proses pengajuan klaim belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan. Selain itu, masih terdapat pelayanan kesehatan yang belum diajukan klaimnya, klaim berstatus pending yang belum ditindaklanjuti, hingga ketidaksesuaian dalam proses pengodean atau coding klaim.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting karena pengelolaan klaim JKN berkaitan langsung dengan administrasi pembiayaan pelayanan kesehatan rumah sakit.
Ketepatan waktu pengajuan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian pengodean menjadi bagian penting agar proses klaim dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan hambatan dalam penerimaan pembayaran pelayanan kesehatan.
Perwakilan tim pemeriksa BPK, Antonius Suci, menjelaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari serangkaian pemeriksaan dan penelaahan terhadap pengelolaan rumah sakit.
“Beberapa hal yang kami jumpai ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pengelolaan klaim JKN, pengendalian biaya melalui perhitungan unit cost, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit,” jelas Antonius.
Perhitungan Unit Cost Pelayanan Belum Optimal
Selain persoalan klaim JKN, BPK juga menyoroti pengendalian biaya pelayanan kesehatan di RSUD Rejang Lebong.
Dalam pemeriksaan tersebut, rumah sakit dinilai belum sepenuhnya melaksanakan perhitungan unit cost atau biaya satuan pelayanan.
Padahal, perhitungan unit cost memiliki peran penting dalam mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk memberikan setiap jenis pelayanan kesehatan. Data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan dan menyusun tarif pelayanan rumah sakit.
Dengan adanya perhitungan biaya satuan yang akurat, manajemen rumah sakit diharapkan dapat melakukan pengendalian pengeluaran secara lebih terukur, sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan kualitas pelayanan kepada pasien.
Belum optimalnya perhitungan unit cost menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi oleh manajemen RSUD Rejang Lebong agar pengelolaan keuangan rumah sakit semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

Sistem Informasi Rumah Sakit Masih Memiliki Keterbatasan
Catatan berikutnya berkaitan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
BPK menilai penggunaan sistem tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung seluruh proses pelayanan kesehatan maupun administrasi pengajuan klaim JKN.
Beberapa keterbatasan yang ditemukan di antaranya integrasi SIMRS dengan aplikasi V-Claim dan E-Claim yang belum berjalan optimal.
Selain itu, pencatatan rekam medis elektronik juga masih dilakukan secara manual maupun kombinasi antara sistem elektronik dan pencatatan manual.
Persoalan lainnya adalah belum tersedianya informasi mengenai ketersediaan obat secara real-time. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena sistem informasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pelayanan rumah sakit.
Optimalisasi SIMRS diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data pasien, mempermudah pengelolaan obat, serta mendukung kelancaran pengajuan klaim JKN.
Karena itu, pembenahan sistem digital menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan manajemen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan.
Sekda Minta Seluruh Catatan BPK Segera Ditindaklanjuti
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri Badar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan secara terinci selama kurang lebih 30 hari.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya manajemen RSUD Rejang Lebong, agar tidak mengabaikan setiap catatan maupun konsep temuan yang telah disampaikan tim pemeriksa.
Menurut Iwan, seluruh rekomendasi dan masukan BPK harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, serta kualitas pelayanan publik.
“Atas konsep temuan yang sudah disampaikan, kami meminta seluruh OPD terkait untuk segera menindaklanjutinya. Laksanakan saran dan masukan dari tim pemeriksa dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh catatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan,” ujar Iwan.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD bekerja secara serius dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi catatan pemeriksaan.
Menurutnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
“Kami berharap jangan sampai pekerjaan yang sudah kita laksanakan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, saya sangat mewanti-wanti OPD terkait agar segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan pemeriksaan,” tegasnya.
RSUD Siapkan Rencana Aksi Perbaikan
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Rejang Lebong Nova Friska Elianti menyambut positif hasil pemeriksaan dan berbagai rekomendasi yang diberikan tim BPK.
Ia menilai proses pemeriksaan tersebut memberikan banyak pembelajaran bagi jajaran manajemen rumah sakit, terutama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, memperbaiki alur kerja, serta menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP).
Nova menyampaikan bahwa seluruh masukan dan catatan pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan rumah sakit ke depan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas seluruh masukan yang telah diberikan. Banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga ke depan pengelolaan rumah sakit dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan,” ungkap Nova.
Ia menegaskan, pihak RSUD Rejang Lebong juga telah menyiapkan rencana aksi sebagai tindak lanjut terhadap berbagai catatan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut.
Langkah pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kepatuhan administrasi, perbaikan sistem pengelolaan klaim JKN, pengendalian biaya pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi rumah sakit.
Hasil Pemeriksaan Masuk Tahap Penyusunan Laporan
Antonius Suci menjelaskan, berakhirnya pemeriksaan terinci pada 19 November 2026 bukan berarti seluruh proses pemeriksaan telah selesai. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan laporan di kantor BPK dan melalui tahapan konfirmasi bersama tim kelompok kerja pusat.
Ia menyebutkan, selama pemeriksaan berlangsung, tim telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari analisis data dan informasi, penelaahan sistem dan prosedur, diskusi, wawancara, hingga konfirmasi kepada sejumlah instansi terkait.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional terhadap rumah sakit pemerintah daerah yang juga dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Rejang Lebong berharap berbagai rekomendasi BPK dapat menjadi dasar perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola RSUD.
Dengan tindak lanjut yang serius, pengelolaan keuangan rumah sakit diharapkan semakin tertib dan akuntabel, sementara pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.







Tinggalkan Balasan