Targetkan Kembali Raih WTP, Pemkab Rejang Lebong Perkuat Perbaikan Laporan Keuangan

WARTAMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mengikuti Zoom Meeting rapat asistensi dan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat BPKD Rejang Lebong, Rabu 9 September 2026. Zoom meeting dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri, SE., MM., didampingi Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi, S.STP., M.Si., Kepala BPKD Rejang Lebong Dicky Iswandi, ST., serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi menjelaskan, asistensi bersama Kemendagri tersebut difokuskan pada upaya memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya untuk tahun anggaran 2025.

Menurutnya, Pemkab Rejang Lebong pada 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah pada tahun-tahun sebelumnya berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Fokus kita adalah menindaklanjuti catatan dan temuan pemeriksaan BPK agar segera diselesaikan dan tidak kembali menjadi temuan berulang pada 2026,” ujar Erik.

Ia menyebutkan, salah satu perhatian utama dalam tindak lanjut tersebut adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam pemeriksaan sebelumnya, ditemukan sejumlah persoalan, termasuk kekurangan volume pekerjaan yang kemudian menjadi bagian dari temuan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Erik menegaskan, Inspektorat Rejang Lebong siap melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh catatan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik.

“Inspektorat tentu siap mendampingi dan mengawal. Kita berharap penyusunan LKPD 2026 dapat lebih baik sehingga opini WTP bisa kita peroleh kembali,” katanya.

Melalui asistensi dan pembinaan bersama Kemendagri serta dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemkab Rejang Lebong optimistis perbaikan pengelolaan keuangan daerah dapat terus dilakukan secara konsisten.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. (Anak Abah)