Pemprov Bengkulu Matangkan Sinergi dengan TNI, Pembangunan Desa Jadi Fokus

WARTAMEDIA – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat strategi pembangunan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program pembangunan tidak berhenti pada level pemerintahan daerah, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang kini dimatangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu yakni penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.

Kesepakatan tersebut akan menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah sekaligus mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan draft kesepakatan bersama itu berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 1 September 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin langsung pembahasan tersebut.

Rapat itu turut dihadiri Kasiren Korem 041/Gamas Kolonel Inf Aswin Suladi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara itu, sejumlah perangkat daerah dari pemerintah kabupaten dan kota mengikuti rapat secara virtual.

Herwan mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan kekuatan kolaborasi untuk memastikan program pembangunan berjalan secara efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut dia, pembangunan desa dan kelurahan tidak dapat dilakukan secara parsial karena membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Sinergi yang dibangun melalui kesepakatan bersama ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan,” ujar Herwan.

Ia menjelaskan, kerja sama antara pemerintah daerah dan unsur TNI memiliki posisi strategis dalam mempercepat pembangunan. Terlebih, TNI memiliki jaringan hingga ke wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas. Pemerintah tidak hanya membutuhkan perencanaan dan anggaran, tetapi juga membutuhkan dukungan di lapangan agar program dapat berjalan sesuai sasaran.

“Program ini merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur TNI dan pemerintah kabupaten serta kota,” jelasnya.

Kolaborasi tersebut nantinya dapat diarahkan pada sejumlah sektor yang memiliki kaitan erat dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, hingga penguatan ketahanan sosial di desa dan kelurahan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu melihat pembangunan desa sebagai bagian penting dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan. Sebab, kualitas pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan kawasan perkotaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perdesaan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, kerja sama lintas sektor juga dapat membuka ruang lebih besar bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan program yang telah dijalankan.

Sementara pada sektor ketahanan pangan, dukungan lintas sektor menjadi semakin penting. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi wilayah melalui program yang mendorong produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketersediaan pangan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat desa dan kelurahan. Akses jalan, fasilitas umum, sarana pendukung ekonomi, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Kasiren Korem 041/Gamas Kolonel Inf Aswin Suladi menegaskan bahwa TNI siap mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah selama program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kerja sama yang terbangun, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program-program sebagai upaya bersama membangun desa dan kelurahan yang lebih maju dan mandiri,” ungkap Aswin.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pola kerja bersama antara pemerintah dan TNI. Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan terarah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga tidak hanya membahas substansi umum kesepakatan. Sejumlah poin teknis turut menjadi perhatian, seperti ruang lingkup kerja sama, pembagian peran masing-masing pihak, hingga mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Pembahasan aspek teknis tersebut menjadi penting agar kesepakatan yang nantinya ditandatangani tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Pemerintah ingin memastikan kerja sama tersebut memiliki arah yang jelas serta dapat diterjemahkan menjadi program konkret.

Dengan adanya pembagian peran yang jelas, setiap pihak dapat memahami tanggung jawab masing-masing. Koordinasi juga diharapkan menjadi lebih efektif ketika program mulai diterapkan di daerah.

Pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki posisi penting dalam skema tersebut. Sebab, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Sinergi tiga unsur, yakni pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI, diharapkan mampu membentuk pola pembangunan yang lebih terpadu. Setiap program dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah tanpa menghilangkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Pemprov Bengkulu berharap kesepakatan bersama tersebut nantinya menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Fokus akhirnya tetap pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta terciptanya desa dan kelurahan yang semakin maju, mandiri, dan memiliki daya saing.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menjawab seluruh persoalan masyarakat. Kolaborasi dengan TNI, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Dengan penguatan koordinasi sejak tahap perencanaan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih terukur dan tepat sasaran. Kesepakatan bersama yang sedang dimatangkan pun diharapkan segera menjadi landasan kolaborasi nyata dalam mendorong percepatan pembangunan hingga ke desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Bengkulu.